Tunggakan Pembayaran, Pemprov Jateng Minta Sekolah Tak Tahan Ijazah Siswa

SISWA-SMA
Bagikan:

TEGAL (Harianterkini.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta tidak akan ada lagi kejadian sekolah menahan ijazah siswa, baik atas dasar tunggakan pembayaran atau alasan lain. Menurutnya, tidak ada istilah tunggakan pembayaran di sekolah negeri.

“Yang biasanya punya problem (menahan ijazah), suruh kirim ke kita, dan nanti kalau ada kita urus. Apakah itu negeri atau swasta,” tegas Ganjar, saat menghadiri Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) IPeKB di GOR Tri Sanja, Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (26/7/2023).

Baca Juga:  Hotel GranDhika Pemuda Semarang Siapkan Berbagai Penawaran Spesial untuk Rayakan Hari Jadi Kota Semarang ke-476

Ditambahkan, sekolah negeri dipastikan tidak ada yang melakukan penahanan ijazah siswa yang telah dinyatakan lulus. Jika masih ada, Ganjar meminta agar segera diurus, dan beres tidak lebih dari dua hari.

“Kalau sekolah negeri saya pastikan beres besok pagi,” lanjutnya.

Politikus berambut putih itu juga mengatakan tidak ada istilah tunggakan pembayaran, pada sekolah yang dikelola oleh pemerintah.

Baca Juga:  Pemprov Jateng Salurkan Bantual Langsung Tunai dari DBHCHT kepada 32 Ribu Pekerja

“Kalau di negeri kita pastikan kalau tertahan, besok pagi keluar. Kalau ada alasan tunggakan, maka kita selesaikan karena di negeri tunggakan tidak berlaku,” terang Ganjar.

Bukan hanya di sekolah negeri, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga akan melakukan negosiasi jika penahanan ijazah dilakukan pihak sekolah swasta.

“Kalau swasta, kita mesti negosiasi sama sekolahannya dulu. Kalau di swasta harus bicara dengan sekolah dan yayasan,” imbuhnya.

Baca Juga:  Logistik Pemilu Aman, KPUD Akan Pindahkan Lokasi TPS Terdampak Banjir Ke Tempat Aman

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga berkomitmen menutup kesempatan perilaku pungutan liar (pungli) di sekolah. Keseriusan Ganjar tersebut dibuktikan dengan ketegasannya dalam mengambil sikap, saat menemukan sekolah yang melakukan pungli. Selain itu, ia juga telah membuka aduan bagi siswa dan masyarakat jika melihat kejadian pungli.

“Pasti kita klarifikasi dan verifikasi, benar atau tidak. Kalau benar (melakukan pungli) kita kasih sanksi,” jelas Ganjar.