Komitmen Turunkan Kemiskinan dan Pengangguran, Pj Gubernur Jateng Beberkan Strategi Pemprov Jateng

SEMARANG (Harianterkini.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, memaparkan langkah-langkah yang akan diambil pada tahun 2025.

Strategi ini telah dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025. Beberapa upaya yang direncanakan antara lain pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di perdesaan, program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan listrik murah, pemberian jaminan pembiayaan kesehatan, serta bantuan untuk ternak dan alat pertanian.

Baca Juga:  Blibli Tiket Siap Penuhi Kebutuhan Masyarakat Jawa Tengah Lewat Inovasi dan Sinergi yang Dihadirkan

“Selain itu, ada juga bantuan modal usaha dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ujar Nana setelah Rapat Paripurna yang membahas Tanggapan Fraksi DPRD terhadap Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung Berlian, Senin (26/8/2024).

Dalam Nota Keuangan RAPBD 2025, pembangunan SPAM akan dianggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang. Programnya mencakup pengembangan SPAM regional, pembangunan infrastruktur SPAM di perdesaan, dan dukungan pendampingan pengelolaan SPAM di tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga:  DPD APSI Jateng Lantik Budiyono Sebagai Ketua DPC APSI Kendal

Nana juga menambahkan bahwa pengurangan kemiskinan akan diupayakan melalui program perbaikan RTLH, yang dianggarkan sebesar Rp52,53 miliar melalui Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman. Program ini akan dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi dari berbagai sumber pembiayaan, termasuk CSR perusahaan dan bantuan dari Baznas.

Baca Juga:  Buka Puasa Berkesan di Metro Park View dengan Lezatnya 100+ Menu Pilihan dan Grand Prize Motor Listrik

Selain itu, untuk mengurangi pengangguran, Pemprov Jateng akan fokus pada program vokasi, magang, dan bursa kerja offline, penyediaan mobil unit pelatihan, harmonisasi hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan.

Sebelumnya diberitakan bahwa pendapatan daerah dalam RAPBD 2025 diproyeksikan mencapai Rp23,54 triliun, dengan alokasi anggaran terbesar sebesar Rp8,81 triliun untuk sektor pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2025.

About Author