Pastikan Layanan Paspor Optimal, Bupati Temanggung Tinjau Loket Imigrasi di MPP

WhatsApp Image 2025-03-25 at 12.02.48 (2)
Bagikan:

TEMANGGUNG (Harianterkini.id) – Dalam rangka kunjungan kerja, Bupati Temanggung Agus Setyawan, S.E., meninjau langsung pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Temanggung pada Jumat, 21 Maret 2025.

Salah satu fokus dalam kunjungan ini adalah meninjau loket Kantor Imigrasi Wonosobo yang melayani pembuatan paspor setiap hari Jumat.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Temanggung didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Wonosobo, yang menjelaskan mekanisme layanan paspor di MPP. Saat ini, layanan paspor di MPP Temanggung memiliki kuota 30 pemohon pada hari biasa dan 20 pemohon selama bulan Ramadan.

Baca Juga:  CitraGrand Semarang Launching Ruko Baru, Nikmati Berbagai Promo Menarik Akhir Tahun

Bupati Temanggung menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kantor Imigrasi Wonosobo dalam menghadirkan layanan keimigrasian lebih dekat kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan layanan paspor di MPP sangat membantu warga Temanggung yang ingin mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang langsung ke Kantor Imigrasi Wonosobo.

Baca Juga:  Viral Video Ratusan Kayu Mengapung di Sungai Objek Wisata Kampar, Polisi Turun Tangan

“Dengan adanya pelayanan paspor di MPP, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Wonosobo. Ini tentu menjadi solusi praktis dan efisien bagi warga yang membutuhkan layanan keimigrasian,” ujar Bupati Agus Setyawan.

Sementara itu, Kakanim Wonosobo menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui layanan jemput bola seperti di MPP Temanggung.

Baca Juga:  BPS Kendal Peringati HSN 2024 Dengan Menggelar Berbagai Macam Lomba

“Kami berusaha memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dengan sistem yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Semoga sinergi ini terus berjalan untuk meningkatkan pelayanan publik di Temanggung,” ungkapnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian.