USM Perpanjang Kerja Sama dengan KJRI Johor Bahru, Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
SEMARANG, (Harianterkini.id) – Universitas Semarang (USM) memperpanjang kerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia, melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Ruang Telekonferensi Lantai 8 Menara Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Universitas Semarang, Senin (12/10/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kuliah umum bertema “Manajemen Perlindungan WNI pada Perwakilan RI di Wilayah Perbatasan: Contoh Kasus KJRI Johor Bahru”.
Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri.
Naskah kerja sama ditandatangani oleh Rektor USM, Dr. Supari, S.T., M.T., dan Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Sigit Suryantoro Widiyanto, S.Sos.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jawa Tengah, Wakil Rektor III USM Dr. April Firman Daru, S.Kom., M.Kom., Ketua Senat USM Prof. Dr. Hardani Widhiastuti, M.M., Psikolog, para dekan, dosen, serta mahasiswa.
Perpanjangan kerja sama ini merupakan kelanjutan kolaborasi yang telah terjalin sejak 2017.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus mendukung upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI), khususnya pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah kerja KJRI Johor Bahru.
Dalam sambutannya, Rektor USM Dr. Supari menyampaikan apresiasi atas kepercayaan KJRI Johor Bahru untuk melanjutkan kerja sama dengan USM.
Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai lembaga diperlukan agar pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berlanjut dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak,” kata Supari.
Ia juga berharap kuliah umum tersebut dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai peran perwakilan RI dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri.
Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami persoalan secara teoretis, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai tantangan nyata yang dihadapi masyarakat Indonesia di luar negeri.
Kepala International Office USM, Albert, S.E., M.M., Ph.D., mengatakan bahwa perpanjangan kerja sama tersebut membuka peluang pelaksanaan berbagai program bagi mahasiswa.
Sejumlah program yang berpotensi dikembangkan antara lain Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dan magang kerja yang disesuaikan dengan program KJRI Johor Bahru.
“Kami berharap, dengan adanya perpanjangan ini kita bisa lebih aktif lagi dalam kaitannya dengan apa yang sesuai dengan Tri Dharma dan pendukungnya,” jelas Albert.
Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Sigit Suryantoro Widiyanto, menegaskan bahwa penanganan persoalan pekerja migran Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
Keterlibatan perguruan tinggi dan berbagai pihak terkait dinilai penting untuk memperluas edukasi, pendampingan, serta upaya pencegahan terhadap persoalan yang dihadapi PMI.
Salah satu bentuk kolaborasi yang diusulkan adalah memasukkan materi mengenai migrasi aman ke dalam program KKN mahasiswa USM.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur migrasi yang aman dan sesuai dengan ketentuan.
Selain edukasi, kerja sama ini juga berpotensi dikembangkan melalui layanan konseling dengan melibatkan keahlian akademik yang dimiliki USM, termasuk bidang psikologi.Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pekerja migran Indonesia, anak-anak PMI, serta pihak lain yang terlibat dalam penanganan berbagai persoalan terkait.
Sigit menjelaskan bahwa tingginya mobilitas WNI di wilayah kerja KJRI Johor Bahru, ditambah masih adanya pekerja yang menghadapi persoalan perizinan, menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan WNI.
Karena itu, ia berharap kolaborasi dengan USM dapat menghasilkan gagasan dan solusi yang aplikatif untuk membantu menangani berbagai persoalan tersebut. Ia juga menekankan bahwa perlindungan PMI membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Melalui perpanjangan perjanjian kerja sama dan penyelenggaraan kuliah umum ini, USM dan KJRI Johor Bahru diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus merealisasikan program-program kolaboratif yang berkelanjutan.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pemahaman masyarakat tentang migrasi aman, perlindungan WNI di luar negeri, serta kesejahteraan pekerja migran Indonesia.
(bgy)
