Komisi Informasi Pusat Tunjuk Mahfud MD Duta Keterbukaan Informasi

1-mahfud-md
Bagikan:

JAKARTA (Harianterkini.id) – Komisi Informasi Pusat menunjuk empat duta keterbukaan informasi. Mereka adalah Menko Polhukam Mahfud MD, pakar komunikasi politik Effendi Gazali, tokoh pers Wina Armada Sukardi, dan aktivis pemilu dan demokrasi Indonesia, Titi Anggraini.

Mereka akan diangkat secara resmi pada Rabu 17 Mei. Pengangkatan bertepatan dengan momen peringatan Hari Keterbukaan Informasi, di Kabupaten Kampar, Riau.

Baca Juga:  Mahasiswa FT UNDIP Raih Emas di Taiwan dengan Teknologi Pemurnian Air Berbasis IoT

Anggota KI Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Syawaludin, menjelaskan bahwa KI Pusat telah melakukan penjaringan terhadap beberapa tokoh terbaik yang dapat memberikan manfaat dan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia. Dari penjaringan itu, terpilihlah keempat tokoh tersebut sebagai duta keterbukaan informasi.

“Dari sana (proses) terpilihlah keempat tokoh ini,” ucap Syawaludin, Selasa (16/5/2023).

Baca Juga:  Pemerintah Kota Semarang Hormati Proses Hukum, Tegaskan Pembangunan Jalan Jangli–Undip Sesuai Aturan

Dengan menggandeng empat tokoh nasional ini, Komisi Informasi berharap dapat mempercepat proses edukasi, sosialisasi dan pembudayaan keterbukaan informasi di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mahfud MD merupakan pejabat publik yang berani berbicara terbuka dan blak-blakan. Terakhir dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Menkopolhukam itu bersuara lantang mengenai kemungkinan adanya pencucian uang triliunan rupiah yang dilakukan oleh oknum-oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga:  Tangis Haru Ribuan Orang di Perpisahan Ganjar-Yasin

Syawaludin memaparkan, Komisi Informasi Pusat perlu mengandeng tokoh nasional tersebut untuk bersinergi, bekerjasama, teman diskusi, bahu membahu dalam rangka memperkuat relasi kemitraan komisi informasi.

“Utamanya membangun kesadaran bersama sebagai tanggung jawab untuk mensosialisasikan mengedukasikan dan membudayakan keterbukaan informasi di negara demokrasi yang bercirikan adanya partisipasi publik,” tandasnya.