Atase Pertanian RI Dorong Kampus Selaraskan Kurikulum dengan Sistem Pangan Nasional
SEMARANG, (Harianterkini.id) – Atase Pertanian Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Winarti Halim, mendorong perguruan tinggi di Indonesia menyamakan persepsi dan visi terkait sistem pangan nasional melalui penguatan kurikulum dan kolaborasi dengan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Winarti usai mengikuti ajang 14th Biennial International Conference on Food Simulation yang digelar di KU Leuven Campus Ghent dan berakhir pada 17 April 2026.
Menurutnya, kampus perlu melakukan refleksi terhadap sejauh mana muatan sistem pangan telah terintegrasi dalam kurikulum masing-masing.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara dunia akademik dengan program pemerintah di bidang pangan.
“Bagaimanapun, sumber pembiayaan masih banyak bergantung pada pemerintah. Karena itu, kampus harus luwes mengikuti arah pembangunan sistem pangan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila pemerintah memiliki visi baru dalam kebijakan pangan, maka perguruan tinggi perlu mendukungnya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
Winarti juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah.
Ia berharap program tersebut tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkembang menjadi basis pengetahuan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pangan.
Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam aspek penilaian risiko pangan.
Mahasiswa, kata dia, perlu dibekali pemahaman terkait empat tahapan utama, yakni identifikasi bahaya, karakterisasi bahaya, penilaian paparan, dan karakterisasi risiko.
“Proses ini penting untuk mengidentifikasi potensi bahaya biologis, kimia, maupun fisik dalam makanan, sehingga dapat mencegah penyakit bawaan pangan dan menjamin keamanan konsumen,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemahaman tersebut juga menjadi dasar dalam sistem keamanan pangan global, termasuk standar dalam perjanjian sanitasi dan fitosanitasi perdagangan internasional.
Lebih lanjut, Winarti menilai program lanjutan seperti FIND4S dan FORC3S (Food Research for Safety, Security, and Sustainability) sangat relevan untuk mendukung penguatan sistem pangan nasional, terutama dalam aspek riset dan pengembangan kapasitas.
Terkait implementasi MBG, ia menegaskan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan masyarakat.
Menurutnya, program tersebut merupakan proyek besar yang harus dijaga keberlanjutannya.
“Ini proyek besar. Jangan sampai gagal. Semua pihak harus terlibat, tidak hanya mengkritik dari luar, tetapi juga berkontribusi langsung,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya peran aktif kampus dalam memberikan masukan kepada pemerintah, termasuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki serta peluang kerja sama dalam pelaksanaan program.
Winarti menyebut Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tinggi dalam pelaksanaan MBG.
Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan sebagai dapur umum dalam distribusi makanan bergizi.
Untuk itu, ia mendorong perluasan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku usaha, termasuk UMKM.
Jika pada program FIND4S fokus pada penguatan kapasitas internal kampus, maka melalui FORC3S diharapkan pengembangan kapasitas dapat diperluas hingga ke luar kampus, termasuk pada pengelola SPPG dan pelaku usaha.
“Ke depan, kolaborasi harus diperkuat agar sistem pangan nasional semakin tangguh, aman, dan berkelanjutan,” tandasnya.***(bgy)
