KKN PPM Jadi Jembatan Solusi, Dosen USM Dorong Pengabdian Berdampak bagi Desa dan UMKM

Oleh: Dr. Drs. Adv. H. Kukuh Sudarmanto Alugoro, BA, S.Sos., SH., MH., MM.

SEMARANG (Harianterkini.id) – Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) dinilai tidak lagi sekadar menjadi agenda akademik tahunan, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan inovasi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki perguruan tinggi.

Pandangan tersebut disampaikan Dr. Drs. Adv. H. Kukuh Sudarmanto Alugoro, B.A., S.Sos., S.H., M.H., M.M., dosen Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) Universitas Semarang (USM), dalam sebuah tulisan ilmiah bertajuk “KKN PPM: Dari Desa ke Expo, Mahasiswa Jadi Jembatan Solusi”.

Menurut Kukuh, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

“KKN PPM merupakan laboratorium sosial yang mempertemukan teori di bangku kuliah dengan realitas kehidupan masyarakat. Mahasiswa tidak lagi hanya belajar di kelas, tetapi hadir sebagai agen perubahan, agen pembangunan, sekaligus agen pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, paradigma KKN saat ini telah bergeser dari kegiatan yang bersifat seremonial menjadi program pemberdayaan yang berorientasi pada dampak.

Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat melalui digitalisasi UMKM, peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, penguatan kelembagaan desa, edukasi kebencanaan, hingga penyelenggaraan Expo Desa sebagai sarana promosi produk unggulan.

Menurutnya, keberhasilan KKN tidak lagi diukur dari banyaknya program kerja yang terlaksana, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat setelah mahasiswa menyelesaikan pengabdiannya.

“Indikator keberhasilan KKN harus dapat diukur secara objektif, seperti meningkatnya omzet UMKM, bertambahnya pelaku usaha yang memanfaatkan pemasaran digital, meningkatnya kualitas produk, lahirnya jejaring kemitraan baru, hingga tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam mengembangkan potensi desanya,” katanya.

Kukuh menilai desa memiliki potensi besar sebagai fondasi pembangunan nasional, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi kreatif hingga pariwisata.

Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital, lemahnya inovasi produk, keterbatasan pemasaran, serta minimnya kapasitas manajemen usaha.

Karena itu, menurut dia, pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik maupun bantuan dana, melainkan harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia melalui proses pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan KKN PPM, mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu bekerja secara multidisipliner untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Program tersebut didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Supervisor (SPV) agar seluruh kegiatan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan target akademik.

Berbagai kegiatan yang dilakukan mahasiswa antara lain pelatihan kewirausahaan, digital marketing, pengemasan produk, pendampingan legalitas usaha, pemanfaatan media sosial dan marketplace, literasi keuangan, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk promosi usaha, hingga edukasi mitigasi bencana.

Ia menambahkan, pendekatan partisipatif menjadi kunci keberhasilan program karena masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang terlibat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Sebagai puncak kegiatan, penyelenggaraan Expo Desa dinilai mampu mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli, investor, perbankan, pemerintah daerah, media massa, hingga dunia usaha sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal.

Menurut Kukuh, model KKN berbasis Expo Desa layak dikembangkan secara lebih luas karena mampu mengintegrasikan aspek pendidikan, pemberdayaan ekonomi, digitalisasi UMKM, promosi potensi desa, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, media, dan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa KKN PPM merupakan implementasi konkret Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“KKN PPM harus dipandang sebagai investasi sosial. Mahasiswa belajar menjadi pemimpin yang mampu mengenali potensi masyarakat, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Pada saat yang sama, masyarakat memperoleh manfaat nyata berupa peningkatan kapasitas, kesejahteraan ekonomi, dan kemandirian,” ungkapnya.

Kukuh berharap perguruan tinggi terus mengembangkan model KKN yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, berbasis data, memanfaatkan teknologi digital, serta berorientasi pada keberlanjutan program. Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat dukungan melalui pendampingan lanjutan, akses permodalan, dan perluasan pasar bagi UMKM yang telah dibina selama pelaksanaan KKN.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui KKN PPM, mahasiswa belajar bahwa ilmu pengetahuan harus memberikan manfaat nyata. Inilah esensi pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.***(bgy)