Wali Kota Semarang Tinjau Renovasi MAN 1, Serahkan Bantuan Renovasi Rumah bagi 850 Warga

InShot_20260807_234649713
Bagikan:

SEMARANG, (Harianterkini.id) – Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat upaya peningkatan kualitas hunian dan layanan pendidikan melalui sinergi dengan pemerintah pusat.

Sebanyak 850 warga Kota Semarang menerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan di Gedung Graha Sari, Kecamatan Gayamsari, Selasa (4/8).

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti. Pada hari yang sama, Agustina juga meninjau pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di MAN 1 Kota Semarang.

Kedua agenda tersebut merupakan rangkaian kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI, Mochamad Herviano Widyatama, bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Krisseptiana Hendar Prihadi, serta jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III.

Baca Juga:  Kejaksaan Negeri Kota Semarang Musnahkan Ribuan Barang Bukti Berkekuatan Hukum Tetap dari 97 Perkara

Dalam sambutannya, Agustina menegaskan bahwa pembangunan sebuah kota tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kualitas ruang yang mendukung tumbuh kembang masyarakat, terutama ruang belajar dan ruang keluarga.

“Saya percaya dua hal yang dibawa Mas Herviano pada kunjungan kali ini adalah dua hal paling penting yang dibutuhkan generasi penerus kita, namanya ruang belajar dan ruang keluarga,” ujar Agustina.

Menurutnya, percepatan penanganan rumah tidak layak huni sekaligus peningkatan kualitas pendidikan di Kota Semarang tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah.

Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah provinsi, serta berbagai pemangku kepentingan agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga:  Kejati Jateng Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Pembelokan Sungai Beringin

Agustina menjelaskan, melalui kolaborasi pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Semarang, Program BSPS Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Pemkot Semarang menargetkan penanganan sekitar 2.500 rumah tidak layak huni pada 2026.

Dari target tersebut, alokasi APBD Kota Semarang akan digunakan untuk merehabilitasi 1.000 rumah, yang terdiri atas 956 unit peningkatan kualitas rumah dan 44 unit pembangunan rumah baru.

Selain sektor perumahan, Agustina juga menyoroti komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Swasta Gratis. Pada 2025, program tersebut menjangkau 129 sekolah dengan dukungan anggaran sekitar Rp25,79 miliar.

Pada tahun ini, cakupan program meningkat menjadi 133 sekolah dengan kapasitas sekitar 6.000 siswa yang terintegrasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Baca Juga:  Pemkot Semarang Minta Masyarakat Tak Panik Atas Kenaikan Harga Beras

Program tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala biaya.

Di akhir kegiatan, Agustina menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi V DPR RI, Mochamad Herviano Widyatama, yang dinilai telah menjembatani aspirasi masyarakat sehingga dapat direalisasikan melalui dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP3KP Jawa III.

Ia juga mengingatkan para penerima bantuan BSPS agar memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal keluarga.

“Saya berpesan kepada warga penerima BSPS untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya, sebab rumah yang layak merupakan warisan terbaik yang dapat disiapkan bagi anak-anak,” pungkas Agustina.***