Rektor Prof Suharnomo Tegaskan UNDIP Siap Dukung Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah
SEMARANG (Harianterkini.id) – Dalam perayaan Dies Natalis ke-67 Universitas Diponegoro (UNDIP), Rektor Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si mengungkapkan komitmen kuat universitas untuk berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
Prof. Suharnomo menyampaikan bahwa kontribusi akademisi dan institusi pendidikan tinggi sangatlah penting dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih menjadi tantangan utama di wilayah tersebut.
” Universitas harus menjadi garda terdepan dalam pengembangan solusi inovatif untuk menghadapi permasalahan sosial, terutama di daerah-daerah yang terdampak paling parah oleh kemiskinan,” ujar Prof. Suharnomo, Bertempat di Gedung Muladi Done, Semarang, Selasa (15/10).
Dia menjelaskan bahwa berbagai program strategis telah dijalankan UNDIP untuk mencapai tujuan tersebut.
Salah satu inovasi unggulan adalah penerapan dalam sektor pertanian, yang digagas oleh Prof. Muhammad Nur.
Teknologi ini diterapkan dalam pemberdayaan komunitas petani di Jawa Tengah, yang bertujuan meningkatkan produktivitas hasil pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan pada metode pertanian tradisional yang kurang efisien.
” Tidak hanya mendapatkan manfaat teknologi, tetapi juga keterampilan baru untuk mengembangkan usaha mereka secara mandiri,” jelasnya.
Pengentasan kemiskinan bukan hanya soal memberikan bantuan jangka pendek, tetapi bagaimana menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi.
Lebih lanjut, perayaan Dies Natalis ke-67 UNDIP juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk pejabat pemerintahan, akademisi, serta mitra kerja universitas.
Banyak dari mereka menyambut baik inisiatif UNDIP dan berharap bahwa upaya ini dapat menjadi contoh bagi universitas lain di Indonesia untuk terlibat lebih aktif dalam mengatasi permasalahan sosial, khususnya dalam bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.