Kapolri Keluarkan Aturan Proses Hukum Selama Pemilu 2024

yewr
Bagikan:

JAKARTA (Harianterkini.id) – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengeluarkan surat telegram resmi (ST) mengenai aturan penegakan hukum selama proses Pemilu 2024. Penerbitan ST tersebut dibenarkan Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandhi Nugroho.

Baca Juga:  ‎Kementerian Koperasi RI Bersama Dharma Wanita Persatuan Kemenkop Gelar Acara Ramadan Delight Market ‎

ST tersebut bernomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.

Menurut Kadiv Humas, penertiban aturan tersebut dalam rangka menjaga situasi Pemilu 2024 aman dan kondusif. Oleh karenanya, dilakukan penundaan penegakan hukum seperti tertuang dalam ST.

Baca Juga:  Kapolri Akan Berikan Sanksi Berat Bagi Anggotanya Yang Melakukan Pelanggaran

“Memang sudah ada petunjuk melalui STR tersebut bahwa dalam rangka menjaga kondusivitas untuk kegiatan pemilu ini Untuk kita tunda dulu sehingga tidak memengaruhi nantinya ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya,” ujar Kadiv Humas Polri, Jumat (13/10).

Baca Juga:  Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jampidsus Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Proyek Tol Japek

Untuk diketahui, sebelumnya Bawaslu dan KPU mengingatkan Polri untuk bersikap bijak dalam menindak setiap aduan yang masuk. Tak dipungkiri, proses hukum kerap dijadikan sebagai alat saling serang oleh peserta pemilu.