Demo Mahasiswa di Semarang, Protes Revisi UU Pilkada yang Diduga Untungkan Politik Dinasti

WhatsApp-Image-2024-08-22-at-15.23.22-e1724316592162
Bagikan:

SEMARANG (Harianterkini.id) – Ratusan aparat gabungan dari Sabhara dan Brimob Polda Jateng dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa di Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (22/8).

Massa aksi unjuk rasa tiba sekitar pukul 11.30 WIB. Terpantau para unjuk rasa terdiri gabungan dari berbagai kalangan mahasiswa yang ada di Kota Semarang.

Baca Juga:  Pohon Soga Tumbang di Pandanaran Telan Korban, Pemerintah Kota Semarang Perkuat Mitigasi Pohon Rawan

Aksi unjuk rasa berfokus menyerukan perihal aturan pilkada yang sebelumnya di putuskan MK namun Baleg DPR RI dengan segera melakukan revisi terhadap undang-undang untuk mengabaikan keputusan MK, yang sehingga mengakibatkan unjuk rasa merasa dibodohi.

“Jokowi picek tolak politik dinasti,” isi dari tulisan dalam baliho yang mereka bawa pada aksi tersebut.

Baca Juga:  Pj Gubernur Jawa Tengah & Presiden Jokowi Kunjungi RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten

“Aturan-aturan yang kemarin tersebut hanya untuk Kaesang maju pilgub,” ucap salah satu orator dalam mobil komando.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiagakan 790 personil dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang untuk mencegah terjadinya kerusuhan dalam aksi demo.

Baca Juga:  Pelaku UMKM, Milenial, Petani Durian Dukung Mbak Ita Maju Lagi di Pilwakot Semarang

Menurutnya, peserta unjuk rasa diperkirakan sekitar 1000 orang. Artanto juga mengimbau agar para demonstran tidak bertindak anarkis dan mematuhi aturan yang berlaku.

“Silakan melakukan unjuk rasa sesuai dengan ketentuan undang-undang, kami siap mengamankan. Namun, kami berharap tidak ada tindakan yang melanggar hukum atau menyebabkan chaos,” ujarnya