Tokoh Lintas Agama dan Kepercayaan di Jawa Tengah Menyerukan Perbaikan Fundamental Pemerintahan Berbasis Moralitas Tanpa Kekerasan

SEMARANG, (Harianterkini.id) – Persaudaraan Lintas Agama/Kepercayaan (PELITA) yang terdiri dari Pemuka Agama, Kepercayaan dan Tokoh Masyarakat  di Jawa Tengah, menyerukan perbaikan fundamental Pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan berbasis moralitas, serta tanpa kekerasan, di Keuskupan Agung, Jl. Pandanaran, No.13, Kota Semarang, 1 September 2025.

Pada kesempatan itu, Koordinator Pelita, Setyawan Budy, dalam konferensi pers nya mengatakan bahwa di penghujung bulan Agustus 2025, saat Republik Indonesia merayakan ulang tahun ke-80, Indonesia justru mengalami kulminasi konflik antara rakyat dan pemerintah.

Setyawan juga menjelaskan bahwa diketahui telah terjadi rangkaian peristiwa yang mengaduk-ngaduk emosi masyarakat di penjuru tanah air.

“Dimulai dari protes masa di depan Gedung DPR RI mulai tanggal 25 Agustus terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan,” kata Setyawan.

“Selain itu, perilaku atau komentar anggota DPR yang kontroversial, serta terkesan sangat tidak sensitif saat rakyat berjuang di tengah kesulitan ekonomi saat ini,” jelasnya.

Ditambah lagi, lanjut dia, tragedi tewasnya Affan Kurniawan salah satu pengemudi ojek online yang dilindas oleh kendaraan taktis Brimob di depan gedung DPR RI pada tanggal 28 Agustus 2025.

“Dengan adanya kejadian tersebut, tampak nyata meluas, serta skala bentrok nya hingga ke seluruh tanah air. Aparat dan massa saling melakukan kekerasan satu sama lain dan ini memakan lebih banyak korban. Bentrokan yang terjadi juga memicu perusakan berbagai fasilitas umum,” ungkapnya.

Di Makassar, lanjut Setyawan, setidaknya tiga orang tewas dalam pembakaran gedung DPRD oleh massa. Mobil-mobil terbakar, bangunan dijebol, dan penjarahan terjadi di berbagai titik, ujaran kebencian dan sentimen SARA mulai didengungkan.

“Sedangkan di Jawa Tengah sendiri, selama tanggal 29-31 Agustus 2025, tercatat ratusan orang termasuk anak-anak, perempuan dan disabilitas dipukul dan ditangkap secara sporadis tanpa prosedur hukum yang jelas dan akses bantuan hukum memadai,” ungkapnya.

Tanggal 31 Agustus 2025, lanjut Setyawan menjelaskan, Presiden bersama ketua DPR RI, ketua MPR RI, dan ketua DPD RI bersama-sama menyampaikan ke publik suatu respons yang berusaha menyerap aspirasi publik.

Ada janji untuk menghormati kebebasan berpendapat dan berbicara di depan umum, memangkas privilese keuangan DPR, mendisiplin anggota DPR dan aparat yang bersalah.

Para pemuka agama/kepercayaan di Jawa Tengah dan semua elemen yang tergabung dalam Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) menyadari bahwa letupan mencekam di akhir bulan Agustus 2025 ini mencerminkan ada akumulasi kekecewaan dan amarah di tengah masyarakat.

“Ibarat bisul, akumulasi itu bisa meletus sewaktu-waktu dan membahayakan keselamatan seluruh bangsa dan negara jika tidak disikapi secara bijaksana dengan perbaikan fundamental pemerintahan, agar tercapai rekonsiliasi dan harmoni sejati, dan agar Indonesia menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka,” tegasnya.

Oleh karena itu, menyikapi seluruh perkembangan situasi ini, Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) menyampaikan sikap dan seruan moral sebagai berikut :

1. Mengapresiasi respons Presiden bersama DPR RI, MPR RI, dan DPD RI yang telah berusaha menyerap aspirasi dan menenangkan rakyat.

2. Hendaknya seluruh jajaran pemerintah – baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif – selalu mengeluarkan kebijakan publik yang berpihak kepada kebutuhan dan perasaan rakyat berbasis proses partisipatif dan prasangka baik pada warganya sendiri.

3. Hendaknya aparat senantiasa menghindari tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi warga sipil, mengedepankan pendekatan persuasif saat warga sipil menyampaikan aspirasi, mengikuti prosedur hukum dan memenuhi hak bantuan hukum serta pemulihan psikologis, terutama kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan kelompok disabilitas.

4. Hendaknya mahasiswa dan semua elemen masyarakat fokus pada penyampaian aspirasi yang efektif dan tanpa kekerasan, serta berhati-hati terhadap provokasi dari siapa pun yang mengarahkan pada tindakan destruktif.

5. Mengecam siapa pun yang melakukan aksi destruktif dan memprovokasi rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi sehingga melakukan penjarahan, perusakan, atau kekerasan yang menyakiti manusia, sesama makhluk hidup, dan alam/lingkungan, atau menyebarkan ujaran kebencian atau sentimen anti suku, agama, ras, atau kelompok masyarakat lain.

6. Hendaknya semua pemimpin/pemuka agama dan kepercayaan untuk segera merespons kegelisahan masyarakat, bergerak bersama umat masing-masing untuk menjadi suara moral demi sejuknya masyarakat dan kemajuan bangsa dan negara dengan hati nurani yang bersih dan akal sehat yang jernih.

7. Hendaknya umat dan masyarakat luas agar peduli, saling jaga, saling mendoakan agar negeri kita ini semakin maju, damai dan sejahtera.

Sebagai wujud nyata, seluruh pemuka agama/kepercayaan dan elemen di jaringan Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) akan bersatu dengan masyarakat Jawa Tengah, turut mengupayakan kedamaian masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia.

Yang Ikut Menyatakan Sikap :

1. KH. Taslim Syahlan, Sekretaris Jenderal Asosiasi FKUB Indonesia

2. Rm. FX. Sugiyana Pr., Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang

3. Bhikkhu Cattamano Mahathera, Kepala Vihara Tanah Putih Semarang

4. Pdt. Rahmat Rajagukguk, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Kristen Kota Semarang

5. Sr. Yulia SDP, Pengurus Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia

6. Pdt. Aryanto Nugroho, Pengurus Pusat Sinode Gereja Jemaat Allah Global Indonesia

7. Pdt. Yermia Supra, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kota Semarang

8. Lukito, Ketua Majelis Agama Khonghucu Indonesia Kota Semarang

9. Ellen Nugroho, Direktur EIN Institute

10. Linggayani Soentoro, Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat EduHouse

11. KH. Muhammad Abdul Qodir, Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Demak

12. Witi Muntari, Direktur Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia

13. Ahmad Syamsuddin Arief, Direktur LBH Semarang

14. Harjanto Halim, Ketua Perkumpulan Boen Hian Tong (Rasa Dharma)

15. R. Antony Dedy, Sekretaris Yayasan Anggoro Kasih

16. Arifin, Tuntunan Sapta Darma Kota Semarang

17. Sr. Krista SDP, Kongregasi Suster Penyelenggaraan Ilahi

18. Eka Windhiarto, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Kota Semarang

19. Nuhab Mujtaba, Koordinator GUSDURian Semarang

20. Sunardi Djoko Santoso, Wakil Ketua LDII Jawa Tengah

21. Dr. Tedi Kholiludin, M.Si., Ketua Yayasan Pemberdayaan Komunitas Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang

22. Maulana Ahmad Sanusi, Mubaligh Daerah Jemaat Ahmadiyah Jawa Tengah

23. Sumarwanto, Dewan Pakar Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia

24. Dr. I Komang Dipta Jananuraga, Tokoh Pemuda Hindu Kota Semarang

25. Prof. Dr. dr. Hardhono Susanto, Tokoh Masyarakat Jawa Tengah

26. Gunoto Saparie, Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah

27. Pdt. Linda Mutiara Lumban Tobing, Gereja Methodist Indonesia

28. Putu Adi Sutrisna, SH., Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Semarang

29. Dr. Agung Ketut Yoga, M.Si., Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Semarang

30. Adrianus Bintang, MA., Akademisi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang***