Konstruksi Media atas Isu Kemiskinan dalam Kerangka SDGs: Analisis Agenda-Setting dan Framing Media Daring di Indonesia

Oleh : Najla Dara Ayunda & Chifra Zeila Pramesyanti

Sebanyak 25,22 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan per Maret 2024. Data Badan Pusat Statistik mencatat angka tersebut setara dengan 9,03 persen dari total populasi. Namun, cara media daring arus utama mengisahkan kemiskinan dinilai belum menghadirkan gambaran yang utuh, apalagi solutif.

Studi analisis isi kualitatif terhadap tiga media besar—Kompas.id, Tempo.co, dan CNN Indonesia—menemukan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Dari 30 berita yang dianalisis selama Januari hingga Maret 2025, sebanyak 56,7 persen membingkai kemiskinan semata sebagai persoalan ketidakmampuan ekonomi individu. Sebaliknya, hanya 3,3 persen yang menyoroti pemberdayaan komunitas sebagai jalan keluar.

Temuan ini menunjukkan bahwa isu kemiskinan masih lebih sering dipersepsikan sebagai kegagalan personal ketimbang persoalan struktural. Padahal, pendekatan multidimensi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menekankan pentingnya solusi yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga kelembagaan.

Penelitian tersebut menggunakan kerangka *agenda-setting* dua tingkat dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw, yang dipadukan dengan analisis framing dari Robert Entman. Pada tingkat pertama, media menentukan penting tidaknya suatu isu di benak publik. Pada tingkat kedua, media membentuk cara publik memahami isu tersebut—mulai dari siapa yang disalahkan hingga solusi apa yang dianggap relevan.

Ketimpangan framing terlihat jelas. Narasi kemiskinan individual muncul 17 kali lebih banyak dibandingkan framing pemberdayaan. Situasi ini dinilai tidak sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis hak dan partisipasi.

Dari sisi narasumber, dominasi perspektif elite juga cukup kuat. Pejabat pemerintah menduduki porsi terbesar dengan 43,3 persen kutipan. Warga miskin muncul dalam 30 persen berita, namun lebih sering diposisikan sebagai objek *human interest*. Sementara itu, akademisi hanya hadir dalam 16,7 persen pemberitaan, dan aktivis hak ekonomi di angka 10 persen.

Komposisi ini memperlihatkan pola komunikasi yang masih bersifat top-down. Suara kelompok yang terdampak langsung justru belum mendapatkan ruang yang setara sebagai subjek yang memiliki perspektif dan solusi.

Aspek visual pun tidak luput dari sorotan. Sekitar 60 persen foto yang digunakan menampilkan permukiman kumuh dan kondisi sanitasi buruk. Pilihan visual semacam ini berpotensi memperkuat stigma terhadap kelompok miskin. Di sisi lain, hanya 6,7 persen berita yang menggunakan pendekatan berbasis hak, yakni memandang kemiskinan sebagai pelanggaran hak dasar yang menuntut tanggung jawab negara.

Persoalan paling krusial terletak pada minimnya tawaran solusi. Hanya 30 persen berita yang secara eksplisit menyajikan rekomendasi. Itu pun cenderung bersifat teknis dan parsial, seperti peningkatan bantuan sosial, pengembangan UMKM, atau pembaruan data terpadu. Hampir tidak ada dorongan pada solusi struktural seperti reforma agraria, penguatan sistem upah layak, atau desentralisasi fiskal.

Untuk memperbaiki arah pemberitaan, peneliti merekomendasikan empat langkah strategis. Pertama, mengadopsi pendekatan *solution journalism* dengan menyoroti praktik baik pemberdayaan. Kedua, mengintegrasikan data dari BPS, UNDP, dan Bappenas dalam narasi berita. Ketiga, memperluas ruang bagi kelompok rentan sebagai narasumber utama. Keempat, merekonstruksi visual agar tidak hanya menampilkan kesuraman, tetapi juga harapan dan kapasitas komunitas.

Penelitian ini menganalisis lima unit utama, yakni judul, lead, narasumber, elemen visual, dan framing dominan. Hasil pengkodean diverifikasi oleh dua koder independen dengan koefisien reliabilitas Holsti sebesar 0,84, melampaui ambang batas minimum 0,70.

Kesimpulannya, media daring di Indonesia dituntut bertransformasi. Tidak lagi sekadar menjadi pengonstruksi masalah, tetapi juga berperan sebagai mitra dalam mendorong pencapaian SDGs, khususnya Tujuan 1: penghapusan kemiskinan. Tanpa perubahan agenda dan cara pandang yang lebih solutif serta berbasis hak, target tersebut berisiko kehilangan dukungan dari salah satu pilar komunikasi publik yang paling strategis.(Red)