Mahasiswa, Akademisi, dan Budayawan Bahas Arah Reformasi dalam Forum Bicara Merdeka di Semarang

SEMARANG, (Harianterkini.id) – Forum diskusi bertajuk Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II digelar di Hans Kopi Veteran, Kota Semarang, Sabtu, 20 Juni 2026, dengan menghadirkan mahasiswa, akademisi, aktivis, hingga budayawan.

Kegiatan yang diselenggarakan RMOL Jateng tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas kondisi kebangsaan, memperkuat peran masyarakat sipil, sekaligus mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah dalam semangat reformasi.

Hadir sebagai narasumber Sekretaris Waketum Luar Negeri EN Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Evantio Yudhistira, Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang (Polines) Kevin Kurnia Priambodo, akademisi sekaligus Wakil Ketua Umum Luar Negeri DPP Ikatan Alumni FISIP Undip Nur Hidayat Sardini, serta budayawan Beno Siang Pamungkas. Diskusi dipandu oleh moderator Edhi Prayitno Ige.

Dalam pemaparannya, Evantio Yudhistira menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan semakin banyak ruang diskusi yang bersifat ilmiah, terbuka, dan penuh dialektika.

Menurutnya, forum seperti ini menjadi sarana penting untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus memperkuat persatuan nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

“Diskusi seperti ini memang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Diskusi yang ilmiah, penuh dialektika, menjadi kebutuhan bersama,” ujarnya.

“Apa yang kita lakukan untuk bangsa saat ini membutuhkan persatuan nasional, dan salah satu bentuknya adalah ruang diskusi seperti ini,” imbuhnya.

Evantio juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh arus informasi yang bias maupun algoritma media sosial yang kerap memunculkan konten bernuansa negatif dan emosional.

Ia mengajak masyarakat untuk menilai setiap kebijakan pemerintah secara objektif dengan melihat kondisi secara utuh, bukan hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.

“Kita harus melihat situasi secara objektif, jangan sampai termakan algoritma atau emosi yang terus menampilkan keburukan. Kita harus melihat secara menyeluruh apa yang dilakukan negara saat ini,” katanya.

Lebih lanjut, Evantio menilai seluruh elemen bangsa, mulai dari mahasiswa, petani, nelayan hingga kelompok masyarakat lainnya, perlu bersatu mengawal berbagai program pemerintah agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Ia menyebut momentum saat ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Selama ini kekayaan alam kita terlalu lama dieksploitasi oleh kepentingan imperialis dan oligarki. Momentum ini harus menjadi titik balik agar sumber daya bangsa bisa dinikmati untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Ia menambahkan, gerakan yang berjalan sendiri-sendiri tidak akan cukup efektif dalam mendorong perubahan.

Karena itu, diperlukan ruang dialog yang sehat, terbuka, dan objektif agar berbagai gagasan dari beragam kelompok masyarakat dapat disatukan menjadi kekuatan bersama.

Sementara itu, akademisi Nur Hidayat Sardini menilai Kota Semarang masih membutuhkan lebih banyak forum diskusi yang secara serius membahas komitmen terhadap perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Di Semarang masih sangat sedikit forum yang secara serius membedah komitmen kita terhadap perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkapnya.

Nur Hidayat juga memberikan sejumlah catatan terhadap berbagai program pemerintah, termasuk Program Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, yang terpenting bukanlah mendukung atau menolak program tersebut, melainkan memastikan tata kelolanya berjalan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana tata kelola program itu diperbaiki. Harus jelas siapa sasaran penerima manfaat, bagaimana rekrutmen operatornya, serta bagaimana distribusinya agar tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan kejelasan sasaran penerima manfaat, mekanisme rekrutmen pengelola, hingga sistem distribusi yang transparan dan tepat sasaran.

Selain itu, pelibatan institusi sosial seperti sekolah dan komunitas lokal dinilai penting agar implementasi program berjalan lebih efektif.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Hidayat juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran negara.

Ia mencontohkan program penanganan stunting yang menurutnya perlu difokuskan pada kebutuhan paling mendasar, khususnya pada periode 1.000 hari pertama kehidupan anak agar hasilnya lebih optimal.

Forum Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II diharapkan menjadi wadah konsolidasi gagasan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal arah pembangunan nasional.

Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, para peserta berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, demokratis, dan berdaya saing.**