Hadapi Ledakan AI, Hilman Hidayat: Wartawan Tetap Jadi Benteng Terakhir Etika Jurnalistik
BANDUNG, (Harianterkini.id) – Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan dalam proses produksi berita di ruang redaksi. Teknologi ini mampu mempercepat pekerjaan jurnalistik, mulai dari transkripsi wawancara, penerjemahan dokumen hingga penyusunan ringkasan.
Namun, verifikasi fakta dan keputusan publikasi tetap harus berada di tangan manusia.
Ketua Bidang Multimedia dan IT PWI Pusat, Hilman Hidayat, menegaskan bahwa penggunaan AI dalam aktivitas jurnalistik harus ditempatkan sebatas sebagai alat bantu teknis, bukan sebagai sumber kebenaran.
Menurutnya, wartawan, redaktur, hingga pemimpin redaksi tetap memiliki tanggung jawab untuk memeriksa seluruh informasi sebelum berita dipublikasikan. Pemeriksaan tersebut meliputi nama, angka, kutipan, gambar, serta sumber primer.
“Verifikasi tetap harus dilakukan oleh wartawan, redaktur, pemred. Cek nama, cek angka, kutipan, gambar, dan sumber primer. Kecerdasan buatan kadang-kadang jarang salah yang ke sini, tetapi tetap kita harus memeriksanya,” katanya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Safari Jurnalis bertema ‘Jurnalisme Pasca Ledakan AI: Bagaimana Media Massa Menempatkan Diri?’
Hilman menjelaskan, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu sejumlah pekerjaan teknis yang selama ini membutuhkan waktu cukup panjang.
Meski demikian, penentuan sudut pandang atau angle berita, nilai berita, serta keputusan mengenai kepentingan publik tetap menjadi kewenangan wartawan.
Ia menilai kepekaan jurnalistik tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Wartawan harus mampu memahami konteks, menilai dampak suatu peristiwa, serta menentukan informasi yang benar-benar penting bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hilman juga mengingatkan sejumlah risiko penggunaan AI, mulai dari munculnya informasi yang tidak sesuai fakta atau halusinasi, bias, stereotip, diskriminasi, pelanggaran hak cipta, hingga kebocoran data pribadi.
Menurutnya, persoalan hak cipta perlu mendapat perhatian serius. Penggunaan foto, video, maupun materi digital yang ditemukan di internet tidak serta-merta dapat dilakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan hak pemiliknya.
Selain itu, jurnalis diminta berhati-hati ketika memasukkan informasi sensitif ke dalam sistem AI eksternal. Data pribadi maupun identitas narasumber berpotensi tersebar apabila tidak dikelola dengan baik.
Di sisi lain, Hilman mengakui pemanfaatan AI dapat membantu perusahaan media menghadapi tantangan bisnis melalui efisiensi biaya operasional dan percepatan proses penyuntingan.
Bahkan, teknologi tersebut memungkinkan redaktur memproduksi lebih banyak berita dalam waktu relatif singkat. Namun, efisiensi tidak boleh menghilangkan fungsi pengawasan dan kontrol kualitas oleh manusia.
“Efisiensi itu penting, dengan adanya kecerdasan buatan tuh saya bisa menghemat dari 10 redaktur mungkin butuh tiga aja. Redaktur bisa sehari memproduksi begitu banyak dengan hasil editing yang bagus. Tetapi tetap aja bahwa yang memeriksa dan segala macam tuh harus oleh manusia,” jelasnya.
Ia menambahkan, kemampuan investigasi, wawancara, analisis, serta penilaian terhadap dampak sosial suatu peristiwa tetap menjadi kompetensi utama seorang wartawan.
Termasuk dalam menentukan kelayakan sebuah informasi untuk dipublikasikan. Wartawan harus mempertimbangkan aspek etika dan kepatutan, terutama ketika menayangkan foto atau video korban kekerasan, anak-anak, maupun korban kecelakaan.
Menurut Hilman, keputusan semacam itu tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan AI dalam mengolah dan menyajikan materi visual. Pertimbangan kemanusiaan dan kode etik jurnalistik harus tetap menjadi landasan utama.
“Nah kita sebagai wartawan benteng terakhir dari masalah etik. Nah itu dibutuhkan ya,” katanya.
Untuk menghadapi perkembangan teknologi tersebut, Hilman mendorong perusahaan pers menyusun aturan internal yang jelas mengenai penggunaan AI di ruang redaksi.
Aturan itu antara lain mencakup kewajiban verifikasi, transparansi kepada pembaca, audit berkala, serta pelatihan bagi jurnalis dengan mengacu pada pedoman Dewan Pers.
Ia menegaskan, penggunaan teknologi AI tidak serta-merta memindahkan tanggung jawab atas produk jurnalistik kepada mesin. Setiap berita yang diproduksi dan diterbitkan tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pers beserta pihak yang terlibat di dalamnya.
“Gunakan kecerdasan buatan sebagai asisten bukan sumber kebenaran. Ingat itu. Verifikasi setiap fakta, angka, kutipan, dan visual,” tegasnya.
Hilman optimistis jurnalisme akan tetap memiliki tempat penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Kuncinya, insan pers harus terus meningkatkan kompetensi, menjaga etika profesi, serta mempertahankan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
“Jadi jurnalisme itu tidak akan pernah mati. Karena itu isme yang paling bagus,” pungkasnya.***
