Presiden Jokowi Minta Dukungan KTT G20 untuk Keanggotaan OECD
Presiden Indonesia Joko Widodo di KTT G20 India
JAKARTA (Harianterkini.id) – Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India 9-10 September 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta dukungan negara-negara tersebut agar Indonesia dapat bergabung sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam press briefing Jokowi menghadiri KTT G20 di India, Minggu (10/9).
“Dan satu dari beberapa isu yang dibawa Bapak Presiden pada saat bertemu dengan negara-negara tersebut diantaranya mengenai aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD dan memintakan dukungan negara-negara tersebut agar Indonesia menjadi anggota OECD. Respons yang diberikan negara-negara tersebut cukup positif,” ujarnya
Pada hari pertama, Jokowi berpartisipasi dalam Sesi I dan II KTT G20, memimpin KTT MIKTA, dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Persatuan Emirat Arab (PEA), Jerman, Belanda, dan Perancis.
Di hari kedua, Jokowi menghadiri Sesi III KTT G20, melakukan upacara peletakan bunga di Mahatma Gandhi’s Samadhi, Rajghat, dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Italia, WTO, serta GMR Group.
Indonesia telah menjadi mitra kunci bagi OECD sejak tahun 2007. Meskipun belum menjadi anggota penuh, Indonesia memiliki perwakilan di OECD. OECD merupakan organisasi internasional yang didirikan melalui Konvensi Paris tahun 1960, berpusat di Paris, Prancis.
Tujuan utama OECD adalah mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan standar hidup negara-negara anggotanya dengan mengadvokasi pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya.
Turut hadir dalam mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
