Aliansi Mahasiswa Kendal Dalam Aksinya, Minilai Pemerintah Tidak Serius Dengan Pembangunan Pasar Weleri
KENDAL (Harianterkini.id) – Aliansi Mahasiswa Kendal melakukan aksi mimbar bebas di halaman kantor Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kendal, setelah itu melanjutkan long march menuju kantor Bupati Kendal, Senin (12/8/2024).
Sejumlah mahasiswa dengan membawa poster bertulisan “Bupatiku Dekenganne Pusat Ning Ora Perduli”, “KPK-BPK Tolong Audit Pasar Weleri”, “Assalamualaikum Mas Kaesang, IMM Datang Bawa Keresahan Masyarakat”,”Pasar Weleri Harga Mati, Pasar Gratis Harus Pasti” dan lain sebagainya.
“Tulisan tersebut bermaksud menanyakan keseriusannya dalam membangun pasar Weleri kepada pemerintah. Pasar Weleri sudah selesai dibangun tapi sampai hari ini belum dibuka,” kata peserta demo Abdul Wahid sekaligus Advokasi Pasar Weleri.
Abdul Wahid juga mengatakan, bahw aksi ini juga menyoroti terkait dugaan penyelewengan anggaran Rp 540 juta yang menjadi temuan BPK, yang diketahui bahwa uang tersebut sudah dikembalikan oleh PT Chimarder 777.
menurut Abdul Wahit, dalam hal ini Pemkab Kendal terkesan acuh terhadap nasib pedagang yang menjadi korban kebakaran, serta tidak adanya transparansi anggaran untuk pembangunan, sama halnya kejelasan Rancangan Tindak Lanjut (RTL).
“Kami berharap adanya kejelasan biaya sewa pedagang, kelanjutan pembangunan pasar tahap kedua, pasar sementara yang nantinya mau dijadikan apa, kami sangat menolak komersialisasi pasar,”ungkap Abdul Wahid.
Terpisah, Koordinator demo sekaligus Ketua Ikatan Umum Muhammadiyah (IMM) Kendal, Naufal Abdul Afif menyampaikan, tuntutan yang sudah disuarakan oleh para mahasiswa yakni terkait minimnya kesejahteraan buruh di Kabupaten Kendal.
“Kami mendapatkan data bahwasannya di Kendal masaih banyak buruh yang dibayar dibawah UMR. Dan banyak juga perusahaan yang membayar tidak tepat waktu bahkan dicicil. Kami meminta dinas terkait untuk melakukan investigasi ke perusahaan yang ada di Kendal,”pinta Naufal.
Noval juga menyampaikan tuntutan ketiga dalam demo, terkait dengan galian C ilegal yang melakukan operasional yang merugikan dan membahayakan bagi warga setempat.
“Adanya tambang yang tidak ilegal tapi jam operasionalnya masih seenaknya saja tidak memperdulikaan warga sekitar. Ia berharap, setelah aksi demo ini Pemkab Kendal dapat menerima tuntutan mahasiswa dan bisa memberikan solusi dan respon positif,”harap Nauval.
Sementara, Kepala Badan Kesbangpol Alfebian Yolaando mengatakan, pihaknya bersama dinas terkait, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Lingkungan Hidup telah mengajak para mahasiswa untuk melakukan audiensi untuk menjawab dan memberikan penjelasan terkait tuntutan para mahasiswa.
“Tadi audiensi bersama dengan adik-adik dari BEM, PMII dan IMAKEN, yang mana keinginan mereka sudah kita sampaikan ke masing-masing OPD dan permintaannya sudah terjawab,” tuturnya.
Lanjut Kepala Disdagkop dan UKM, Toni Ari Wibowo menyampaikan terkait tuntutan para mahasiswa terhadap Pasar Weleri. Salah satunya penjelasan adanya dugaan temuan BPK dalam pembangunan Pasar Weleri sebesar Rp 540 juta.
“Itu merubakan pembayaran yang kelebihan dan sudah dikembalikan langsung saat pemeriksaan BPK,” ucap Toni Ari Wibowo.
Ia juga menjawab, terkait dengan pembangunan Pasar Weleri tahap kedua yang sudah direncanakan bakal kembali dibangun pada tahun 2025 melalui APBD Kabupaten Kendal.
“Tahap kedua di tahun 2025 sudah ada, tinggal nanti menunggu persetujuan dengan dewan saja mohon doanya tahun 2025 nanti tahap kedua bisa terbangun,” pungkasnya.
