Penjabat Gubernur Jateng Pastikan Persiapan Matang untuk Pilkada 2024
YOGYAKARTA (Harianterkini.id) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya siap dengan kokoh untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), TNI, Polri, partai politik, serta tokoh masyarakat.
“Kami sudah melakukan koordinasi yang baik, saya rasa kita sudah cukup solid. Termasuk sudah melakukan rapat koordinasi, pelatihan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), serta memetakan berbagai permasalahan yang ada di Jawa Tengah,” kata Nana usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Wilayah Jawa di Hotel Royal Ambarukmo, Rabu (21/8/2024).
Nana memaparkan bahwa berbagai rapat koordinasi telah dilakukan, termasuk Pemantapan Isu-isu Strategis Menjelang Pilkada Serentak 2024, Rakor Desk Pilkada dan Kondusivitas Wilayah Provinsi Jateng, dan lainnya. Polda Jateng juga telah menyelenggarakan Rakor Kesiapan Pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2024.
Selain itu, pengalokasian anggaran Pilkada, baik dari Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota, juga sudah terpenuhi. Bahkan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah mulai dicairkan kepada penyelenggara pemilu dan TNI/Polri.
“NPHD sudah diberikan, meskipun masih ada beberapa kabupaten yang belum tuntas. Ada yang tahap pertama sudah selesai, ada yang tahap kedua sudah selesai. Namun, kami akan mengkoordinasikan untuk segera menyelesaikannya,” tambahnya.
Nana juga mengakui bahwa dinamika dalam setiap tahapan pilkada tetap mungkin terjadi. Namun, pihaknya akan terus memantau perkembangan yang ada dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu serta forkopimda.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Hadi Tjahjanto, mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang Pilkada 2024.
Ia menjelaskan bahwa stabilitas politik, hukum, dan keamanan sangat mempengaruhi pelaksanaan pilkada yang saat ini tahapannya sudah berjalan.
Untuk menjaga stabilitas tersebut, Hadi menekankan bahwa setiap lembaga pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan baik.
