Tanggul Sungai Plumbon Jebol, Pemerintah Percepat Penanganan dan Relokasi Warga

SEMARANG, (Harianterkini.id) – Penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, kini memasuki tahap penanganan darurat sekaligus perencanaan jangka panjang.

Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mempercepat normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara (huntara), hingga pembebasan lahan untuk pelebaran sungai.

Langkah penanganan tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.

Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan banjir yang sempat merendam sejumlah wilayah di Semarang mulai tertangani.

Penutupan sementara titik tanggul jebol telah dilakukan sebagai langkah darurat guna mencegah air kembali meluap ke permukiman warga.

“BBWS sudah mengambil langkah darurat untuk menutup sumber banjir. Setelah ini akan dilakukan penanganan permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Suharyanto saat meninjau lokasi banjir di Semarang, Selasa, 19 Mei 2026.

Menurut dia, pemerintah juga menyiapkan langkah besar berupa normalisasi dan pelebaran Sungai Plumbon.

Program tersebut akan dibarengi dengan pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai.

“Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga risiko banjir ke depan bisa diminimalisir,” katanya.

Selain penanganan infrastruktur, pemerintah memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.

Bantuan makanan, air bersih, pakaian, dan kebutuhan harian lain terus disalurkan kepada warga yang mengungsi maupun yang bertahan di rumah keluarga.

“Kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas. Kalau masih kurang nanti akan kami tambah,” tegas Suharyanto.

BNPB juga menyiapkan pembangunan huntara bagi warga yang rumahnya tidak lagi aman dihuni.

Sementara warga yang memilih tinggal di rumah saudara atau kerabat akan menerima bantuan dana hunian sebesar Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga hingga hunian tetap selesai dibangun.

“Nanti warga yang tidak memilih huntara akan mendapat bantuan Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap selesai,” jelasnya.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyebut total terdapat 333 kepala keluarga atau sekitar 1.252 jiwa terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.

Ia mengapresiasi kerja cepat petugas gabungan mulai dari BPBD, DPU, Damkar, hingga BBWS yang langsung melakukan pembersihan pascabanjir.

“Proses pembersihan berjalan cepat. Lumpur di sebagian besar wilayah sudah mulai teratasi dan warga perlahan mulai kembali ke rumah,” ujarnya.

Meski demikian, Agustina menegaskan pemerintah masih fokus memastikan kondisi rumah warga benar-benar layak huni kembali, termasuk memastikan peralatan rumah tangga yang sempat terendam masih dapat digunakan.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga mulai mendata kebutuhan huntara maupun relokasi permanen bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir.

“Kami akan rapat koordinasi untuk memastikan berapa rumah yang benar-benar harus direlokasi dan bagaimana penanganannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto, mengungkapkan Sungai Plumbon saat ini tidak lagi mampu menampung debit air akibat kapasitas sungai yang semakin menyempit serta kerusakan di wilayah hulu.

Menurut dia, solusi yang disiapkan bukan hanya normalisasi, tetapi juga pelebaran sungai dari sekitar 10 meter menjadi 25 meter agar kapasitas aliran meningkat.

“Tidak cukup hanya normalisasi, sungai harus dilebarkan agar kapasitas aliran air meningkat,” ujarnya.

BBWS mencatat sejak 2024 telah dilakukan pembebasan 92 bidang lahan dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan untuk proyek pelebaran sungai. Sisanya akan kembali diusulkan melalui anggaran pemerintah pusat.

Sudarto menambahkan, Sungai Plumbon telah mengalami tujuh kali banjir besar dengan total 18 titik tanggul jebol dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini menjadi bukti bahwa penanganan permanen harus segera dilakukan,” tegasnya.

Adapun panjang Sungai Plumbon yang direncanakan untuk dinormalisasi mencapai sekitar 22 kilometer dengan fokus pada titik-titik rawan limpasan air di 18 titik tanggul yang kerap jebol.***