Belajar dari Kota Batu, Prof. Sudharto Dorong Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kemitraan dan Pemberdayaan Warga

InShot_20260725_232816911
Bagikan:

BATU, (Harianterkini.id) – Pengembangan desa wisata perlu dibangun melalui pola kemitraan yang mampu memberikan posisi tawar yang kuat bagi masyarakat lokal.

Keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya diukur dari tingginya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga setempat.

Hal tersebut disampaikan Prof. Sudharto P. Hadi, M.E.S., Ph.D., Ketua Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang sekaligus Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro (YAU), penyelenggara Universitas Semarang (USM).

Belum lama ini, Prof. Sudharto memimpin tim DP2K bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang melakukan technical visit ke sejumlah destinasi wisata dan kawasan pengembangan pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.

Menurutnya, Desa Tulungrejo menjadi contoh menarik dalam membangun kolaborasi antara masyarakat desa dan investor.

Sejumlah destinasi wisata di kawasan tersebut dikembangkan melalui pola kemitraan yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan.

Baca Juga:  Rektor Universitas Semarang Berikan Santunan Untuk Anak Yatim dan Dhuafa di Batur Agung Grobogan

“Dengan pola seperti itu, desa memiliki bargaining position atau posisi tawar yang kuat dalam berbagai pengambilan keputusan, termasuk terkait perekrutan tenaga kerja,” ujar Prof. Sudharto.

“Bahkan, masyarakat ikut berpartisipasi melalui penyertaan modal sehingga turut menikmati manfaat ekonomi dari perkembangan sektor pariwisata,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, Kota Batu kini berkembang sebagai destinasi wisata edukasi saat musim liburan sekolah sekaligus menjadi tujuan wisata keluarga pada akhir pekan.

Tingginya jumlah wisatawan tersebut menjadi indikator positif bagi pertumbuhan sektor pariwisata, namun juga menghadirkan tantangan berupa kemacetan lalu lintas.

“Lonjakan pengunjung memang menjadi indikator keberhasilan sektor pariwisata. Namun di sisi lain, kemacetan yang terjadi dapat mengurangi kenyamanan masyarakat maupun wisatawan,” katanya.

“Pemerintah Kota Batu saat ini masih menunggu realisasi pembangunan jalan tol yang diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas,” jelasnya.

Selain persoalan transportasi, lanjutnya, pesatnya pertumbuhan industri pariwisata juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan hotel, vila, kawasan perumahan, maupun objek wisata baru.

Baca Juga:  Rakernas Kejaksaan RI 2024, Jaksa Agung Singgung Tantangan Hukum di Masa Depan

Kondisi tersebut berpotensi mempercepat alih fungsi lahan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan.

Prof. Sudharto juga menyoroti kepemilikan aset pariwisata yang hingga kini masih didominasi investor dari luar daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan manfaat ekonomi belum sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal.

“Banyak vila, rumah mewah di kawasan real estate, maupun hotel yang dimiliki investor dari luar Kota Batu. Vila-vila tersebut disewakan kepada wisatawan sehingga nilai tambah ekonominya lebih banyak dinikmati pemilik dari luar daerah. Masyarakat lokal umumnya hanya memperoleh manfaat sebagai tenaga kerja,” ungkapnya.

Karena itu, ia menilai pengembangan sektor pariwisata ke depan harus mengedepankan model yang lebih inklusif dengan memperbesar keterlibatan masyarakat sebagai pemilik modal, pelaku usaha, maupun pengelola destinasi.

“Pariwisata akan memberikan dampak pembangunan yang lebih berkelanjutan apabila masyarakat tidak hanya menjadi penonton atau pekerja, tetapi juga menjadi pemilik dan pelaku utama dalam ekosistem ekonomi wisata,” tegasnya.

Baca Juga:  Pemerintah Kota Semarang Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Ngaliyan dan Tugu

Sementara itu, Direktur Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Semarang (USM Language and Culture Center/USM LCC), Adi Ekopriyono, yang turut mengikuti technical visit, menilai nilai tambah ekonomi yang diterima petani buah di kawasan wisata masih relatif rendah.

Menurutnya, petani apel, stroberi, maupun jeruk selama ini umumnya hanya berfokus pada kegiatan budidaya, kemudian menjual hasil panen kepada pedagang.

Akibatnya, keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain yang mengelola buah tersebut menjadi paket wisata petik buah maupun produk olahan.

“Padahal, apabila petani berani menjual langsung kepada konsumen atau mengolah hasil panennya menjadi produk bernilai tambah seperti keripik apel, sirup, jus, maupun produk olahan lainnya, pendapatan mereka tentu akan jauh lebih besar,” kata Adi.

Ia berharap model pengembangan desa wisata ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk lokal, pengolahan hasil pertanian, serta keterlibatan aktif warga dalam rantai nilai industri pariwisata.***