Polemik PKK Kota Semarang, Dosen USM Soroti Pentingnya Pembenahan Tata Kelola
SEMARANG, (Harianterkini.id) – Polemik kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Semarang perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola organisasi, terutama menyangkut kepemimpinan, komunikasi internal, serta beban kegiatan yang harus dijalankan kader.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Semarang (USM), Dr. Rr. B. Natalia Sari Pujiastuti, S.Psi., M.Si., yang akrab disapa Naneth, menilai keluhan masyarakat tidak cukup dijawab dengan menyederhanakan jadwal kegiatan.
Menurutnya, evaluasi juga perlu menyentuh mekanisme pengambilan keputusan dan ruang partisipasi kader dalam organisasi.
“PKK merupakan aset sosial yang penting bagi pemberdayaan perempuan dan keluarga. Namun, ketika kegiatan mulai dipersepsikan sebagai beban, tata kelolanya perlu dibenahi. Pemberdayaan tidak boleh bergeser menjadi sekadar kewajiban administratif,” tegas Naneth.
Kepemimpinan dan Komunikasi Internal Perlu Dievaluasi
Naneth juga menyoroti perubahan pola kepemimpinan Tim Penggerak (TP) PKK Kota Semarang sejak 2023.
Dalam dua periode pemerintahan yang dipimpin wali kota perempuan, jabatan Ketua TP PKK tidak dijalankan oleh pasangan wali kota sebagaimana pola yang lazim dalam struktur organisasi PKK.
Menurut Naneth, kondisi tersebut perlu ditelaah dari perspektif otoritas kelembagaan, kesinambungan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta kepercayaan kader terhadap kepemimpinan organisasi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perubahan pola kepemimpinan tidak serta-merta menjadi penyebab munculnya polemik.
Hal yang lebih penting adalah mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas tata kelola dan hubungan internal organisasi.
“Persoalannya bukan siapa yang memimpin, melainkan apakah kepemimpinan memiliki kewenangan yang jelas, koordinasi yang efektif, dan kepercayaan kader. Tanpa komunikasi dua arah, organisasi berisiko lebih menekankan instruksi dan pelaporan daripada kebutuhan serta aspirasi anggotanya,” jelas Naneth.
Ia menilai komunikasi dua arah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi.
Dengan membuka ruang dialog, pengurus dapat memahami persoalan yang dihadapi kader sekaligus memastikan bahwa setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Memperkuat PKK sebagai Organisasi Pemberdayaan
Pandangan Naneth tersebut sejalan dengan penelitiannya yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis pada 2024. Penelitian itu membahas semangat wirausaha sosial kader PKK dalam pemberdayaan ekonomi keluarga.
Kajian tersebut mengidentifikasi besarnya potensi PKK dalam mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga.
Namun, terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pengulangan kegiatan, keterbatasan inovasi, dan persoalan tata kelola administrasi.
Berbekal pengalaman sebagai pendiri Tangan Terampil dan mentor pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan sejak 2015, Naneth menekankan pentingnya menempatkan kader sebagai subjek pemberdayaan, bukan sekadar pelaksana program.
Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah rapat, kegiatan, maupun laporan administratif. Lebih dari itu, PKK perlu memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat.
“Keberhasilan PKK tidak cukup diukur dari banyaknya rapat dan laporan, tetapi dari manfaat nyata bagi keluarga. Evaluasi harus melibatkan kader Dasawisma, RT, dan RW agar keputusan organisasi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Keterlibatan kader di tingkat akar rumput dinilai penting agar kebijakan dan program yang dirancang pengurus tidak berhenti pada pemenuhan administrasi.
Aspirasi kader perlu menjadi bagian dari proses evaluasi dan pengambilan keputusan sehingga kegiatan PKK dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Naneth menambahkan, kritik terhadap tata kelola organisasi seharusnya dipandang sebagai upaya memperkuat relevansi dan keberlanjutan PKK sebagai organisasi pemberdayaan di tingkat lokal.
“PKK harus tetap kuat, tetapi tata kelolanya harus berani berubah. Pemberdayaan seharusnya menambah daya perempuan dan keluarga, bukan menambah beban atas nama partisipasi,” pungkasnya.***(bgy)
