PLN dan ATR/BPN Percepat Sertifikasi Aset Tanah, 16 Tower Transmisi di Jateng Dapat Kepastian Hukum
SEMARANG (Harianterkini.id) – PT PLN (Persero) memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat sertifikasi aset tanah yang menjadi penunjang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Jawa Tengah.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsinyering Percepatan Sertifikasi Aset Tanah dan Penyelesaian Permasalahan Aset Tanah PLN di lingkungan kerja ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah. Forum ini menjadi ruang koordinasi untuk mengurai berbagai kendala pertanahan sekaligus mendorong percepatan legalisasi aset milik PLN.
Dalam kegiatan tersebut, PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) menerima penyerahan sertifikat tanah untuk dua lokasi strategis dengan total luas mencapai 19.835 meter persegi.
Rinciannya, tanah seluas 19.135 meter persegi di Kabupaten Semarang diperuntukkan bagi pembangunan 15 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran–Pedan Sirkit II Section 1.
Sementara itu, satu sertifikat lainnya mencakup tanah seluas 700 meter persegi di Kabupaten Jepara yang akan digunakan untuk pembangunan satu tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tanjung Jati–Sayung.
Dengan penyerahan tersebut, sebanyak 16 tower jaringan transmisi mendapatkan dukungan legalitas aset tanah. Kepastian hukum ini menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang kelancaran pembangunan jaringan transmisi listrik.
General Manager PLN UIP JBT, Kishartanto Purnomo Putro, mengapresiasi dukungan ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah dalam mempercepat sertifikasi sekaligus membantu penyelesaian persoalan pertanahan yang dihadapi PLN.
Menurutnya, legalitas aset merupakan fondasi penting dalam mengamankan aset infrastruktur dan mendukung pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan.
“Penyerahan sertifikat ini merupakan capaian penting dalam pengamanan aset infrastruktur ketenagalistrikan sehingga bisa memperkuat legalitas tugas PLN dalam menyediakan listrik. Kami mengapresiasi sinergi dan dukungan ATR/BPN yang terus membantu PLN dalam mempercepat sertifikasi aset serta menyelesaikan berbagai kendala pertanahan,” ujar Kishartanto.
Dalam forum tersebut, Kishartanto diwakili Senior Manager Operasi Konstruksi I PLN UIP JBT, Onda Irawan. Ia berharap koordinasi lintas instansi dapat terus diperkuat agar persoalan pertanahan tidak menjadi penghambat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Kami berharap melalui forum konsinyering ini, berbagai kendala pertanahan dapat segera diselesaikan dan target sertifikasi aset dapat tercapai dengan baik,” kata Onda.
Dukungan serupa disampaikan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ATR/BPN dan PLN diperlukan untuk memastikan aset tanah memiliki kepastian hukum serta tertib administrasi.
Menurutnya, koordinasi dan komunikasi intensif menjadi kunci agar proses sertifikasi maupun penyelesaian persoalan pertanahan dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Sinergi antara ATR/BPN dan PLN merupakan langkah penting untuk memastikan setiap aset tanah memiliki kepastian hukum dan administrasi yang tertib. Kami berkomitmen untuk terus mendukung percepatan proses sertifikasi serta memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan yang dihadapi PLN, tentunya dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Sri Pranoto.
Kegiatan konsinyering tersebut juga melibatkan perwakilan tiga unit PLN, yakni UIP JBT, Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (UIT JBT), serta Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB).
Dari pihak ATR/BPN, hadir perwakilan Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah dan sejumlah Kantor Pertanahan kabupaten/kota, meliputi Sukoharjo, Pati, Kendal, Tegal, Banjarnegara, Jepara, Kudus, Batang, Klaten, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang.
Melalui kolaborasi tersebut, PLN berharap proses sertifikasi aset tanah di Jawa Tengah semakin cepat dan berbagai persoalan pertanahan dapat dituntaskan. Kepastian hukum atas lahan menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur transmisi berjalan optimal demi mendukung keandalan pasokan listrik dan pertumbuhan ekonomi.
