Wali Kota Semarang Dorong Penguatan Program MBG, Akademisi Soroti Isu Keamanan Pangan
SEMARANG, (Harianterkini.id) – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti terus mendorong penguatan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui partisipasi dalam Dialog Nasional bertajuk Praktik Baik MBG yang akan digelar pada 28-30 April 2026, di Hotel Gumaya, Semarang.
Forum nasional ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan dari kalangan akademisi dan praktisi, guna memastikan program MBG dapat berjalan optimal, aman, dan berkelanjutan.
Pengamat pangan yang juga dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Katolik Soegijapranata, Dr. Inneke Hantoro, S.TP., M.Sc., menilai bahwa secara konsep program MBG sudah berada pada jalur yang tepat.
Namun demikian, ia menekankan bahwa tantangan utama justru terletak pada aspek implementasi di lapangan.
“Program ini baik, tetapi implementasinya belum kuat. Jaminan keamanan pangan, kualitas makanan, kompetensi SDM, hingga Sistem Pengelolaan Penyediaan Pangan (SPPG) masih perlu dibenahi secara serius,” ujar Wali Kota Semarang yang akrab disapa Agustina itu, belum lama ini.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan standar keamanan pangan secara ketat untuk mencegah potensi kasus yang dapat merugikan masyarakat, seperti makanan tidak layak konsumsi hingga keracunan.
Menurutnya, insiden semacam itu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan dapat berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
“Kalau masih terjadi kasus keracunan atau makanan tidak layak, program ini akan terus ditolak. Orang tua tidak akan mengambil risiko terhadap kesehatan anaknya,” tegasnya.
Selain isu keamanan pangan, Inneke juga menyoroti persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menilai bahwa tanpa sistem pengawasan yang terbuka, program tersebut akan sulit memperoleh legitimasi dari masyarakat.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan efektivitas pendekatan yang terlalu terpusat dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, kondisi setiap daerah dan sekolah sangat beragam sehingga membutuhkan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan.
“Kuncinya ada pada kemauan pemerintah pusat untuk mendengar. Perlu dievaluasi, apakah sistem yang terlalu terpusat ini sudah tepat, atau justru perlu memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan sekolah,” jelasnya.
Dari sisi akademisi dan praktisi, Dialog Nasional MBG diharapkan tidak hanya menghasilkan kesimpulan, tetapi juga keputusan konkret yang dapat langsung diimplementasikan.
Tiga aspek utama yang menjadi sorotan adalah penguatan standar keamanan pangan, sistem pengawasan yang transparan, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dan sekolah.
“Dialog seperti ini harus berujung pada langkah konkret. Perbaikan kualitas dan keamanan pangan tidak bisa ditunda, dan pelaksanaan program harus lebih terbuka serta adaptif terhadap kondisi di lapangan,” tambahnya.
Pemerintah Kota Semarang sendiri menyambut positif berbagai masukan tersebut sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan program MBG.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan satuan pendidikan dinilai menjadi kunci keberhasilan program agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya peserta didik.
Sebagaimana diketahui, Kota Semarang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Dialog Nasional Praktik Baik MBG yang akan berlangsung pada 28-30 April 2026 di Hotel Gumaya.***
Sumber Berita : Humas Pemkot Semarang
