Infrastruktur Rampung, Investor Tekan BGN Segera Realisasikan MBG di Karimunjawa dan Pelosok Demak
SEMARANG (Harianterkini.id) – Operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) Jawa Tengah belum juga berjalan meski seluruh infrastruktur pendukung diklaim telah siap.
Investor pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan lampu hijau agar ribuan anak di Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dan wilayah pelosok Kabupaten Demak tidak terus menunggu realisasi program tersebut.
Investor pembangunan SPPG, Rendra Bayu, menegaskan tidak ada lagi kendala dari sisi kesiapan pelaksana di lapangan.
Lahan telah tersedia, dapur selesai dibangun, jaringan distribusi logistik disiapkan, hingga koordinasi dengan pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan UMKM telah rampung.
“Seluruh persiapan sudah kami selesaikan. Kami tinggal menunggu keputusan dari Badan Gizi Nasional untuk mulai beroperasi,” kata Rendra, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, penundaan operasional justru membuat ribuan calon penerima manfaat di wilayah kepulauan belum dapat menikmati Program Makan Bergizi Gratis, sementara program serupa telah berjalan di banyak daerah lain.
Ia mengungkapkan, timnya telah mempersiapkan skema operasional khusus untuk wilayah kepulauan berdasarkan pengalaman mengerjakan berbagai proyek di Karimunjawa. Tantangan distribusi akibat cuaca dan transportasi laut bahkan telah diantisipasi sejak awal.
“Kami memahami karakteristik Karimunjawa. Armada distribusi sudah disiapkan, jalur logistik sudah dipetakan, bahkan kami merancang pembangunan cold storage agar stok bahan pangan tetap aman saat cuaca buruk,” ujarnya.
Menurut Rendra, keberadaan cold storage menjadi kebutuhan penting meski belum diatur secara khusus dalam petunjuk teknis BGN.
Fasilitas tersebut dinilai mampu menjamin pelayanan MBG tetap berjalan ketika pelayaran terhenti akibat gelombang tinggi.
“Kalau kapal tidak bisa berlayar karena cuaca, pelayanan kepada anak-anak jangan sampai ikut berhenti. Karena itu kami siapkan sistem cadangan logistik,” katanya.
Selain menjamin pemenuhan gizi, operasional SPPG juga diproyeksikan menggerakkan ekonomi desa. Pemerintah desa, BUMDes, UMKM hingga nelayan lokal akan dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan.
Menu MBG pun dirancang memanfaatkan komoditas laut yang melimpah di Karimunjawa seperti cumi-cumi, tongkol, dan tenggiri.
Berdasarkan hasil verifikasi, lima SPPG yang diusulkan di wilayah 3T Karimunjawa dan Demak diproyeksikan melayani 2.514 penerima manfaat.
Rinciannya terdiri atas 449 penerima manfaat di Desa Tambak Gojoyo, 326 di Desa Parang, 166 di Desa Nyamuk, 1.041 di Desa Kemujan, dan 532 di Desa Tambak Seklenting.
Rendra menilai angka tersebut menjadi bukti bahwa kebutuhan terhadap Program Makan Bergizi Gratis di wilayah kepulauan sangat besar.
Karena itu, ia mempertanyakan mengapa operasional di daerah 3T justru belum berjalan ketika program sudah berlangsung di banyak wilayah perkotaan.
“Kalau tujuan MBG untuk meningkatkan gizi anak dan menekan stunting, seharusnya wilayah 3T menjadi prioritas, bukan malah tertinggal. Anak-anak di Karimunjawa memiliki hak yang sama dengan anak-anak di daerah lain,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat Karimunjawa dan pelosok Demak terus mempertanyakan kapan dapur MBG mulai beroperasi.
Namun hingga kini, pihaknya belum dapat memberikan kepastian karena seluruh kewenangan berada di tangan Badan Gizi Nasional.
“Kami berharap BGN segera mengambil keputusan. Semua sudah siap, jangan sampai anak-anak di wilayah 3T terus menjadi pihak yang paling akhir merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis,” pungkasnya.***
