Kendal Perkuat Infrastruktur Pesisir, Air Bersih dan Giant Sea Wall Jadi Prioritas
KENDAL, (Harianterkini.id) – Kabupaten Kendal menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketersediaan air bersih sekaligus melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir, rob, abrasi, dan penurunan muka tanah.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam rapat penyediaan air bersih dan infrastruktur biru pengaman pantai yang dipimpin Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan pada Jumat (11/9/2026) di Ruang Rapat Kantor Bupati Kendal.
Dalam rapat tersebut terungkap, perkembangan Kendal sebagai salah satu kawasan industri strategis turut meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur dasar, khususnya air bersih dan sistem pengamanan kawasan pesisir.
Kondisi tersebut semakin kompleks karena sejumlah wilayah yang sebelumnya merupakan kawasan tambak telah beralih fungsi menjadi kawasan industri.
Perubahan tersebut membutuhkan material urukan dalam jumlah besar serta penanganan yang tepat agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.
Di sisi lain, Kabupaten Kendal masih menghadapi persoalan banjir yang dipengaruhi penurunan muka tanah atau land subsidence.
Kondisi itu diperparah sedimentasi dan sampah hingga menyebabkan sejumlah desa mengalami genangan dengan ketinggian air mencapai sekitar satu meter.
Rapat juga menyoroti pembangunan Bendungan Kali Bodri yang hingga kini masih tertunda meskipun proses pengadaan lahan atau LARAP telah selesai.
Bendungan tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu sumber air baku bagi wilayah yang terdampak.
Seiring pertumbuhan kawasan industri, pemerintah juga didorong menyiapkan langkah mitigasi sejak tahap pembangunan hingga pascakonstruksi.
Salah satu peluang yang dibahas adalah pemanfaatan material hasil tambang yang tidak dapat diangkut atau dipasarkan sebagai bahan alternatif untuk pembangunan infrastruktur.
Air Bersih Jadi Tantangan
Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan menyebut Kendal menghadapi tekanan ganda.
Di satu sisi, kawasan Kendal-Semarang-Demak menjadi segmen prioritas awal Proyek Strategis Nasional Giant Sea Wall dalam RPJMN 2025-2029.
Per September 2026, perencanaan teknis proyek tersebut disebut telah mencapai 80 persen, dengan target groundbreaking pada akhir 2026 atau awal 2027.
Namun, di sisi lain, pelayanan air bersih di Kendal masih menghadapi kesenjangan.
Cakupan jaringan perpipaan Perumda Tirto Panguripan tercatat baru mencapai 55,77 persen dan kawasan pesisir juga menghadapi ancaman intrusi air laut.
Kenaikan muka air laut, ancaman rob permanen, dan abrasi pantai juga dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, termasuk iklim investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.
Karena itu, penanganan kawasan pesisir dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Sistem pengamanan pantai perlu diintegrasikan dengan sistem polder dan stasiun pompa serta pendekatan infrastruktur hijau-biru.
Selain itu, potensi Sungai Bodri dan Sungai Blorong sebagai sumber air baku juga perlu dioptimalkan.
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekstraksi air tanah yang selama ini turut memperparah penurunan muka tanah.
FABA Jadi Alternatif Material
Salah satu pembahasan menarik dalam rapat tersebut adalah peluang pemanfaatan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) sebagai material alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengaman pantai.
Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendorong pemanfaatan FABA yang telah dikategorikan sebagai Non-B3 berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021.
Material tersebut dinilai berpotensi digunakan untuk stabilisasi tanah, konstruksi pengaman pantai, hingga lining saluran irigasi.
Bahkan, KEK Kendal diusulkan menjadi lokasi pilot project melalui skema kolaborasi pentahelix yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Tim Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rapat tersebut memaparkan potensi FABA untuk mendukung pembangunan Giant Sea Wall Pantura.
Proyek Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer diperkirakan membutuhkan beton dalam jumlah sangat besar.
Pada saat yang sama, ketersediaan agregat alam seperti pasir menghadapi keterbatasan, sementara biaya logistik dan jejak karbon pengangkutannya juga menjadi pertimbangan.
FABA dinilai memiliki peluang menjadi material alternatif karena ketersediaannya relatif melimpah dan sumber PLTU tersebar di sepanjang Pantura.
Kondisi tersebut berpotensi menekan biaya sekaligus emisi dari transportasi material.
Hasil kajian ilmiah yang dipaparkan UGM juga menunjukkan beton dengan campuran FABA pada komposisi tertentu memiliki kekuatan yang setara atau bahkan melampaui beton konvensional pada usia menengah hingga panjang.
Selain itu, densitas beton berbasis FABA disebut sekitar 12 persen lebih rendah sehingga berpotensi menguntungkan untuk struktur yang dibangun di atas tanah lunak kawasan pesisir.
Dari sisi ketahanan terhadap lingkungan laut, beton berbasis FABA juga dilaporkan memiliki ketahanan lebih baik terhadap serangan sulfat, klorida, dan korosi tulangan dibandingkan beton konvensional.
Meski demikian, penerapan FABA tetap membutuhkan pengujian dan pengawasan ketat.
Tim UGM menekankan pentingnya validasi karakteristik FABA dari masing-masing PLTU, pengujian kinerja jangka panjang dalam kondisi air laut, serta pengendalian mutu pasokan dalam volume besar.
Tak Hanya untuk Tanggul
Pemanfaatan FABA juga dikaji sebagai material timbunan alternatif. Hasil penelitian menunjukkan FABA yang diteliti tergolong Kelas F dengan kinerja geoteknik yang memenuhi persyaratan timbunan teknik.
Komposisi optimum yang dipaparkan berada pada perbandingan 40 persen fly ash dan 60 persen bottom ash.
Campuran tersebut disebut mampu memenuhi nilai CBR di atas 10 persen sehingga dapat dikategorikan sebagai timbunan pilihan sesuai spesifikasi teknis yang berlaku.
Namun, para peserta rapat mengingatkan agar pemanfaatan FABA tidak dilakukan secara seragam tanpa memperhatikan karakteristik material dari sumbernya.
Perbedaan proses pembakaran dan fasilitas PLTU dapat menghasilkan karakteristik FABA yang berbeda.
Karena itu, pengujian kualitas serta pengendalian mutu secara berkelanjutan menjadi bagian penting sebelum material digunakan dalam proyek berskala besar.
Perwakilan Kejaksaan Tinggi juga menekankan perlunya memastikan status aset, nilai ekonomi, legalitas, serta skema transaksi FABA. Penggunaan material untuk pembangunan tanggul harus terlebih dahulu memenuhi pengujian dan ketentuan lingkungan untuk mencegah risiko pencemaran maupun potensi kerugian negara.
Air Bersih dan Giant Sea Wall Harus Berjalan Bersamaan
Di tengah rencana pengembangan infrastruktur pesisir, penyediaan air bersih tetap menjadi agenda penting yang tidak boleh terabaikan.
Pemerintah Kabupaten Kendal didorong membangun kemitraan konkret dengan Pusdataru Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan Wilayah Sungai Bodri.
Hal ini diperlukan karena kewenangan pengelolaan sumber daya air berada pada tingkat provinsi, sementara pelayanan kebutuhan air masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Hasil rapat kemudian menetapkan sejumlah tindak lanjut, antara lain peninjauan lapangan terhadap lokasi rencana pilot project FABA, monitoring dan evaluasi kajian UGM, serta penyusunan rekomendasi resmi kepada BOPPJ terkait kemungkinan penggunaan FABA sebagai material konstruksi alternatif.
Selain itu, pemerintah juga akan memantau kesiapan penyediaan air baku dan air bersih di wilayah yang terdampak proyek.
Peran PDAM sebagai penyedia layanan air bagi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, dan industri juga perlu diperkuat agar keandalan pasokan air mampu menopang pertumbuhan kawasan industri dan permukiman di sekitar proyek.
Dengan demikian, pembangunan Giant Sea Wall tidak hanya dipandang sebagai proyek pengamanan pantai. Infrastruktur tersebut perlu berjalan beriringan dengan penguatan sistem air bersih, pengendalian penurunan muka tanah, perlindungan lingkungan, serta kesiapan kawasan industri menghadapi perubahan kondisi pesisir.
Bagi Kendal, agenda tersebut menjadi semakin penting karena pertumbuhan industri dan pembangunan infrastruktur diperkirakan terus berlangsung. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan tersebut tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat.***
