40 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XIX Provinsi Riau Belajar Soal Pelayanan Publik ke Jateng

SEMARANG (Harianterkini.id) – Sebanyak 40 peserta dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XIX Provinsi Riau telah melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mereka memperdalam pengetahuan tentang pelayanan publik.

Kedatangan para peserta disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, di ruang rapat Gedung B Kantor Setda Jawa Tengah, pada hari Selasa (11/6/2024).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Riau, Asrizal, menjelaskan bahwa kunjungan studi lapangan berlangsung selama empat hari dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) tingkat eselon 4 di bidang pelayanan publik.

Para peserta akan mempelajari berbagai inovasi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Harapannya, inovasi-inovasi tersebut dapat diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Riau di masa mendatang.

“Diharapkan seluruh peserta mampu menggali inovasi lapangan yang dapat diadopsi dalam pelaksanaan tugas ke depan di Provisni Riau,” ujar dia.

Asrizal menambahkan bahwa peserta berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Riau dan juga dari 4 widyaiswara. Mereka akan mempelajari inovasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh empat OPD Provinsi Jawa Tengah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.

Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik kunjungan lapangan PKP Provinsi Riau. Menurutnya, kedatangan tersebut akan memotivasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.

“Karena dikunjungi, ditanyai, dan diskusi tentu akan semakin memotivasi kita agar lebih baik lagi,” ujarnya.

Sumarno menegaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah terus berinovasi di berbagai bidang untuk memastikan pelayanan masyarakat menjadi mudah, murah, dan cepat. Terlebih lagi, sebagai aparatur sipil negara (ASN), mereka adalah pelayan masyarakat yang harus siap memberikan pelayanan yang prima.

“Kalau kita (ASN) memposisikan diri sebagai abdinya masyarakat, maka akan melayani dengan ikhlas. Sebab memberikan pelayanan itu adalah amanah, dan kita melaksanakan amanah mendapatkan kompesasi berupa gaji dan tunjangan,” ucapnya.